KOLOMACEH.COM (NAGAN RAYA) – Wakil Bupati Nagan Raya, Aceh, Raja Sayang, menyampaikan jawaban dan penjelasan bupati atas pendapat Panitia Anggaran serta pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 DPRK Nagan Raya yang dipimpin Wakil Ketua I, dr. Afzalul Zikri, didampingi Wakil Ketua II, Dr. Said Syahrul Rahmad, SH., MH.
Rapat paripurna ini dihadiri 14 dari 25 anggota DPRK dan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK setempat pada Kamis (25/9/2025).
Pada kesempatan itu, Wabup Raja Sayang juga mengapresiasi terhadap pendapat panitia anggaran serta pandangan umum fraksi-fraksi. Selain itu, ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan tema pembangunan tahun anggaran 2025 dan program kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tetap sejalan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan.
“Pemkab Nagan Raya akan terus mendorong koordinasi lintas sektor guna menjaga integritas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Raja Sayang.
Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Aceh, yang menekankan perlunya penguatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program, Wabup Raja Sayang menyampaikan komitmen untuk meningkatkan efisiensi belanja rutin dan transparansi, agar setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Terhadap Fraksi Partai Golkar yang meminta percepatan penyelesaian Rancangan Perubahan APBK 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami sangat sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Golkar terkait hal tersebut,” ujar Raja Sayang.
Terkait dengan Fraksi Demokrat Perjuangan yang meminta agar perubahan APBK 2025 disinkronkan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah memastikan penyesuaian tetap memberi ruang bagi program prioritas daerah yang langsung berdampak pada masyarakat,” jelasnya.
Menanggapi dorongan Fraksi Petiga Raya agar alokasi anggaran lebih difokuskan pada program strategis dan mendesak.
“Kami sepakat APBK Perubahan harus menjadi instrumen responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, dengan menjunjung prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” kata Raja Sayang.
Selanjutnya terhadap Fraksi NasDem Restorasi Kebangsaan yang meminta agar efisiensi anggaran diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan, mengingat sisa tahun anggaran 2025 tinggal tiga bulan.
“Kami sependapat bahwa efisiensi harus diarahkan bagi kepentingan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan kurang mampu. Sisa waktu pelaksanaan anggaran 2025 akan dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran,” pungkas Wabup Raja Sayang.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, staf ahli bupati, para asisten sekretaris daerah, kepala SKPK, para kepala bagian Setdakab, tenaga ahli fraksi-fraksi DPRK, serta sejumlah undangan lainnya. (adv)
Editor : Redaksi
